PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meneken Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda Intelijen tentang Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Jakarta, Rabu (7/2/2018). Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung dalam rilisnya menuturkan nota kesepahaman tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia. “Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dengan maksud sebagai pedoman Pelindo IV dan Jaksa Agung Muda Intelijen, dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintah untuk pembangunan pelabuhan,” kata Doso Agung sapaanga.
Selain itu, ini juga mewujudkan optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam mendukung percepatan kegiatan pengembangan dan pembangunan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sebagai wujud dan tanggung jawab untuk menyukseskan program pemerintah terkait Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. Lebih jelas, ruang lingkupnya pertama, pengawalan dan pemberian dukungan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan Pelindo 4, melalui beberapa cara.
“Di antaranya, pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pengembangan dan pembangunan pelabuhan dari awal sampai akhir, baik dalam hal pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan peundang-undangan, mekanisme dan prosedur,” kata Doso Agung sapaanya. Dengan program yang menjadi prioritas yaitu, Proyek Strategis Nasional, yaitu Makassar New Port (MNP), International Hub Port (IHP) Bitung, Pelabuhan Pantoloan dan proyek pekerjaan yang didanai Penyertaan Modal Negara (PMN) di 9 pelabuhan dan pekerjaan strategis lain yang berada di lingkungan Pelindo 4.
Kedua, menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam implementasi program Tol Laut, serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di lingkungan Pelindo IV. “Diharapkan, Nota Kesepahaman yang memiliki jangka waktu selama lima tahun ini akan semakin mempercepat pembangunan pelabuhan di KTI, demi suksesnya program pemerintah terkait yaitu Tol Laut dan Poros Maritim Dunia,” tukas Doso.